Kabar Baik Regulasi untuk Pekerja Kontrak
Sebelum disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja, pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sering kali selesai masa kontrak tanpa membawa kompensasi apa pun selain gaji bulan terakhir. Kini, undang-undang secara tegas mewajibkan pemberi kerja memberikan Uang Kompensasi PKWT saat masa kerja berakhir.
Syarat Berhak Menerima Uang Kompensasi
Berdasarkan Pasal 15 PP 35/2021, uang kompensasi wajib diberikan kepada pekerja yang memenuhi ketentuan berikut:
- Telah memiliki masa kerja PKWT minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus.
- Diberikan saat masa kontrak PKWT berakhir, baik kontrak tersebut tidak diperpanjang, maupun saat perpanjangan kontrak telah diselesaikan.
- Jika salah satu pihak mengakhiri kontrak sebelum jangka waktu berakhir, pihak yang mengakhiri tetap berkewajiban memberikan kompensasi sesuai masa kerja yang telah dijalani.
Rumus Perhitungan Resmi
Besaran uang kompensasi dihitung secara proporsional terhadap durasi masa kerja:
- PKWT selama 12 bulan berturut-turut: Diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah (gaji pokok + tunjangan tetap).
- PKWT lebih dari 1 bulan namun kurang dari 12 bulan:
(Masa Kerja / 12) x 1 bulan upah. - PKWT lebih dari 12 bulan:
(Masa Kerja / 12) x 1 bulan upah.
Contoh Simulasi: Jika Anda bekerja dengan kontrak selama 6 bulan dengan gaji Rp 8.000.000 per bulan, maka uang kompensasi yang wajib Anda terima di akhir kontrak adalah: (6 / 12) x Rp 8.000.000 = Rp 4.000.000.
Langkah Jika Perusahaan Menolak Membayar
Uang kompensasi adalah hak normatif yang dilindungi hukum. Apabila perusahaan menolak mencairkan kompensasi tanpa alasan sah, langkah pertama adalah melakukan perundingan bipartit secara tertulis dengan manajemen HR. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam 30 hari kerja, Anda dapat mencatatkan perselisihan hak ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat.